Fenomena sosial ekonomi bahkan fenomena alam dalam skala global, nasional, maupun daerah menuntut pemerintah untuk melakukan respon kebijakan ataupun merubah dan melakukan manuver-manuver dalam perencanaan. Ketika gempa besar terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat, agar rencana rekonstruksi dilakukan segera dan akurat, pertanyaan penting yang timbul adalah bagaimana dampak gempa tersebut terhadap perekonomian. Misalnya, berapa persen pertumbuhan ekonomi NTB akan berkurang; bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?; sektor ekonomi apa yang paling dirugikan?
Demikian juga misalnya ketika ancaman perang dagang antara Amerika dan China memuncak. Berapa bear dampak perang dagang tersebut, jika terjadi, terhadap volume ekspor dan impor Indonesia?; berapa besar pertumbuhan ekonomi Indonesia terancam dengan perang dagang tersebut? Karena karakteristik perdagangan Amerika-China yang sedemikian rupa dalam pola dan jenis barang, industri apa didalam negeri yang paling akan terkena dampak? Haruskah dilakukan langkah-langkah antisipasi seperti keringanan pajak? Untuk barang apa, seberapa besar?
Kedua contoh tersebut hanyalah sedikit dari contoh-contoh saat-saat pemerintah memerlukan segera memberikan respon akan fenomena-fenomena penting yang berpengaruh cukup besar dalam ekonomi Indonesia. Hal-hal lain termasuk: Dampak dari anjloknya harga energi internasional; Permohonan sekelompok pengusaha akan keringanan bea masuk; Usulan agar subsidi listrik untuk dihapuskan; Menguatnya tekanan kenaikan upah minimum propinsi; dampak dari pengembangan infrastruktur konektivitas antar propinsi; atau dampak dari bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Untuk kesemua kasus ini, pemerintah sangat membutuhkan informasi terkait potensi dampak dari hal-hal diatas terhadap berbagai indikator ekonomi seperti: pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, perekonomian propinsi, ekspor, impor, investasi, konsumsi rumah tangga dan lain sebagainya.
Dalam ilmu ekonomi, pertanyaan-pertanyaan diatas umumnya dijawab dengan menggunakan model ekonomi. Contoh yang sering digunakan dalam konteks kebijakan adalah model Computable General Equilibrium (CGE). Akan tetapi aktivitas pemodelan menuntuk tingkat keahlian yang tinggi dan pengalaman yang panjang. Sesuatu yang memang bukan aktivitas sehari-hari dari pengambil kebijakan. Modeler biasanya bekerja dengan persamaan-persamaan matematis yang kompleks, berkutat dengan kode-kode bahasa programming yang beribu-ribu baris dan menggunakan software komputer yang tidak umum digunakan oleh orang awam.
Disisi lain, pemerintah sering harus secara cepat dapat merespon fenomena. Selain itu di banyak kesempatan bukan hanya staff di level tingkat atas, seperti direktur, deputi bahkan menteri menginginkan akses langsung terhadap alat analisis tanpa harus menunggu laporan dari bawahan-bawahannya. Ini menuntut alat analisis mempunya sifat user-friendly yang tinggi akan dengan mudah dapat dioperasikan tanpa memerlukan pelatihan yang lama.
Selain hal diatas, Pemerintah, misalnya dalam hal ini BAPPENAS, sudah bekerja sama dengan berbagai pihak (termasuk modeler dari UNPAD) dalam membangun model-model ekonomi. Demikian pula modeler-modeler yang dikordinasi oleh UNPAD telah melakukan pelatihan terstruktur terhadap analis di berbagai kementerian dalam pengembangan dan penggunaan model selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan karena alat analisis tersebut prinsipnya sudah tersedia di kementerian. Akan tetapi terdapat juga tantangan dimana mobilitas jabatan di kementerian relatif tinggi sehingga modeling sering terbengkalai karena staf yang dilatih pindah tugas mengalami mutasi atau promosi.
Dari latar belakang itulah muncul ide untuk menjembatani kompleksitas pemodelan dengan tuntutan dari praktek pengambilan kebijakan yang responsif. Kami merespon hal tersebut dengan pembangunan Policy Modeling Dashboard.
Secara umum tujuan dari pengembangan Policy Modeling Dashboard ini adalah menjembatani riset dengan kebijakan, atau lebih spesifik lagi mengkoneksikan kompleksitas pemodelan ekonomi yang bersifat ilmiah/akademis dengan praktek pengambilan kebijakan yang lebih bersifat responsif dan menuntut kemudahan akses terhadap alat analisis termasuk oleh pengambil kebijakan di tingkatan tinggi seperti direktur, deputi atau menteri. Secara khusus tujuan pengembangan Policy Modeling Dashboard ini adalah: (1) Membuat library yang utuh dari banyak model-model ekonomi yang pernah dibangun BAPPENAS selama beberapa tahun terakhir agar keberlanjutan dan update dari model-model ini dapat terus diperhatikan. Selama ini sering model-model tersebut berserakan di berbagai divisi atau staff. Dengan sebuah library yang utuh keberlanjutan model-model ekonomi ini akan lebih terjaga. (2) Memberikan akses kepada staff kementerian terutama pengambil kebijakan level atas agar dapat menggunakan model ini dengan mudah dan cepat/responsif dalam melakukan analisis terhadap berbagai fenomena yang terjadi.